Bangga Indonesia, Jakarta – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memantik kekhawatiran besar di kalangan pengusaha dan masyarakat. Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), yang menaungi ratusan pemimpin bisnis di Indonesia, dengan tegas menolak kebijakan kenaikan PPN. Mereka menilai keputusan tersebut berpotensi memperburuk situasi ekonomi nasional yang sudah rentan.
Ketua Umum ACMI, Donny Wahyudi, menyebut bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung pemberlakuan pajak tambahan.
“Gelombang PHK melanda berbagai sektor, daya beli masyarakat terus merosot, dan jumlah kelas menengah mengalami penurunan signifikan. Dalam situasi seperti ini, menaikkan PPN hanya akan menambah beban bagi semua pihak,” ujarnya.
Badai PHK dan Tekanan pada Dunia Usaha
Donny mengungkapkan bahwa kenaikan PPN akan berdampak serius pada pelaku usaha. Biaya produksi yang meningkat akibat pajak tambahan akan memaksa pengusaha menaikkan harga jual, yang pada akhirnya akan membebani konsumen.
“Harga barang naik, omzet pelaku usaha tergerus, dan daya beli masyarakat semakin terpuruk. Ini adalah kombinasi yang membahayakan perekonomian,” tegasnya.
Tidak hanya usaha besar, UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi juga akan terpukul keras. Penurunan daya beli konsumen akan langsung memengaruhi keberlangsungan usaha mereka, membuat situasi semakin sulit di tengah tekanan ekonomi yang sudah berat.
Asosiasi CEO Mastermind Indonesia : Kelas Menengah Terancam
Salah satu poin utama kekhawatiran ACMI adalah penurunan jumlah masyarakat kelas menengah, yang merupakan kelompok konsumen utama dalam perekonomian. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia telah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.
“Jika tren ini terus berlanjut, jumlah kelas menengah bisa semakin menurun pada 2025. Padahal mereka adalah penyokong utama roda perekonomian, terutama bagi UMKM. Kebijakan seperti kenaikan PPN hanya akan memperparah situasi,” papar Donny.
Meski memahami pentingnya meningkatkan penerimaan negara, ACMI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan opsi lain yang lebih berkeadilan. Donny menyarankan agar pajak lebih difokuskan kepada individu super kaya yang selama ini menikmati keuntungan besar dari sumber daya nasional.
“Target penerimaan negara memang penting, tetapi bukan berarti harus membebani masyarakat yang sudah kesulitan. Fokuslah pada mereka yang punya kemampuan lebih,” katanya.
Sebagai langkah konkret, ACMI akan mengadakan dialog dengan DPR dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyampaikan aspirasi ini. Mereka percaya bahwa kebijakan ini bukan hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat.
Dengan lantang, Asosiasi CEO Mastermind Indonesia menyerukan tolak kenaikan PPN demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam kondisi saat ini, kebijakan yang membebani rakyat bukanlah solusi. Pemerintah perlu mengambil langkah bijak untuk memastikan kebijakan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Asosiasi CEO Mastermind Indonesia berharap pemerintah mendengar aspirasi ini dan mengutamakan kepentingan bersama dalam merumuskan kebijakan.(Myt)