Bangga Indonesia, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional harus menjadi mesin pemerataan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antardaerah maupun antardesa dan kota,” kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Hal itu berarti, kata Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan mampu menyasar kepada konsep pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi kita harus inklusif, pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable Development Goals/tujuan pembangunan berkelanjutan),” ujar Presiden Jokowi.
Untuk mencapai inklusivitas itu, kata Presiden, pertumbuhan ekonomi juga harus dapat meningkatkan kapasitas atau kelas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Presiden juga menekankan pembangunan juga harus mengedepankan peran dan manfaat dari konsep ekonomi hijau (green economy). Pembangunan ekonomi hijau harus diperkuat, seperti dengan pendirian kawasan industri yang ramah lingkungan.
“Ini hati-hati perkembangan green economy. Kita harus menyadari kita salah satu paru-paru terbesar dunia. Kita bisa mendapatkan manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Oleh sebab itu transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai,” ujar Presiden Jokowi.
Menurutnya, kawasan industri hijau sedang disiapkan untuk dibangun di Kalimantan Utara, yang akan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dari Sungai Kayan.
“Ini akan menghasilkan energi hijau, energi baru dan terbarukan yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Inilah kekuatan kita ke depan,” ujar Presiden Jokowi.
Adapun Musrenbangnas 2021 digelar secara virtual dan dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Kepala Daerah. Turut mendampingi Presiden, dalam pembukaan Musrenbangnas 2021 dari Istana Negara, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (ant)