Bangga Indonesia, Kupang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 24 desa yang berada dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor untuk ditetapkan sebagai desa wisata bahari.
“Dengan usulan ini kita berharap 24 desa ditetapkan sebagai desa wisata bahari yang diharapkan berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTT Wilayah Kabupaten Alor Muhammad Saleh Goro, ketika menghubungi Antara di Kupang, Sabtu.
Usulan telah dilakukan pada akhir Januari 2021 oleh DKP Provinsi NTT meneruskan usulan dari DKP NTT Kabupaten Alor selaku Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) KKPD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Alor.
Saleh Goro menjelaskan 24 desa tersebut berada di dalam KKPD yang memiliki prospek pengembangan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, khususnya pariwisata alam perairan.
Ia menyebutkan berbagai potensi wisata di kawasan itu seperti taman laut Selat Pantar dengan 34 titik menyelam, wisata berbasis spesies berupa dugong jinak, lumba-lumba, hiu tikus, paus.
Selain itu terdapat gugusan pulau-pulau kecil yang eksotik serta berbagai potensi kelautan dan perikanan di dalamnya.
Ia mengatakan untuk meningkatkan daya guna potensi kelautan dan perikanan di Alor, pihaknya telah membuat satu rancangan besar pengembangan destinasi pariwisata alam perairan dan perikanan yang terkoneksi dengan kawasan wisata darat berbasis desa, adat, dan agama.
Pengembangan difokuskan pada wilayah KKPD karena hampir 80 persen garis pantai Kabupaten Alor masuk dalam kawasan ini. Dengan demikian, kata dia, ketika dikembangkan maka dapat menarik kegiatan ekonomi lainnya untuk terlibat di dalamnya.
Saleh Goro menambahkan pengembangan KKPD Selat Pantar dan laut sekitarnya di Kabupaten Alor juga melibatkan masyarakat desa setempat.
“Pelibatan ini penting karena ada beberapa lokasi dalam kawasan ini yang masih sangat rawan munculnya praktik pengeboman ikan,” katanya.
Ia berharap desa-desa di dalam kawasan bisa ditetapkan sebagai desa wisata bahari sehingga dikembangkan secara fokus dan masif untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Pengembangan desa wisata bahari juga tentu mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan lingkungan dan memperhatikan pelestarian sosial budaya setempat,” katanya. ( Ant )
