Bangga Indonesia, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan atau food estate berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat Pandemi COVID-19.
“Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Di tengah Pandemi COVID-19 Kementerian PUPR terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara.
Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (food estate).
Saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Menteri Basuki mengatakan, food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan Nasional.
Dalam pengembangannya, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.
“Di masing-masing lokasi pengembangan food estate pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah kita revitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita prioritaskan penanganan drainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami,” kata Menteri PUPR.
Sementara, lanjut dia, di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering difokuskan ke irigasinya menggunakan gun sprinkler. Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan. ( Ant )
