Bangga Indonesia, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto akan fokus pemulihan ekonomi dan peningkatan infrastruktur pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD dan RKPD 2022 di Ruang Nusantara, Balai Kota Mojokerto, Rabu, mengatakan pemkot memiliki tujuh program prioritas, salah satunya adalah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.
“Untuk itu, guna menyelaraskan perubahan RPJMD Kota Mojokerto, maka RKPD 2020 mengangkat tema ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan’,” kata Ning Ita, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan tema tersebut selaras dan berkesinambungan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Berdasarkan RKPD tersebut ada tujuh program prioritas di antaranya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi.
“Kedua, penguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar,” katanya.
Kemudian yang ketiga, pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah. Keempat, peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing.
Kelima, meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Keenam, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif. Dan ketujuh adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Indeks pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 mencapai 68,81 persen, kemudian tahun 2019 mencapai 78,63 persen. Sedangkan di tahun 2020 mencapai 84,52 persen. Untuk Indeks infrastruktur pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80,33 persen. Hingga tahun 2023 ditargetkan dengan kenaikan sebesar 2,36 persen tiap tahunnya sehingga pada akhir periode RPJMD menjadi 83,13 persen. Ini merupakan akumulasi indeks pembangunan dari berbagai sektor seperti infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perumahan dasar, infrastruktur LLAJ dan IKLHD,” jelasnya.
Tidak hanya itu, kata dia, menyelaraskan program prioritas RPJMD dengan tujuh agenda prioritas RPJMN dan sembilan prioritas Nawa Bhakti Setya Provinsi Jatim, maka RPJMD Kota Mojokerto terdapat enam agenda prioritas, meliputi pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.
“Saat ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 jauh lebih ditingkatkan. Berbagai pemberdayaan pada semua lini sektor, kami gerakkan. Hal ini untuk membangkitkan roda perekonomian masyarakat agar bisa survive akibat COVID-19,” tukasnya.(ant)
