Gus Mus-Ganjar Minta Kiai Ikut Tangani COVID di Pesantren

Hal tersebut disampaikan keduanya saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Hari Santri dengan materi “Penanganan COVID-19 di Pondok Pesantren” yang diselenggarakan secara daring oleh Kanwil Kementerian Agama Jateng di Semarang, Senin.

Menurut Gus Mus, dibutuhkan kesadaran bersama untuk saling menjaga agar persoalan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren tidak semakin meluas, misalnya mengenai kesadaran memakai masker, selain melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain.

“Saya sendiri sudah ke mana-mana dan bicara soal ini. Misal, mereka yang belum ‘mudheng’ (paham) soal pandemi ini, sekarang diajak bareng-bareng. Di sanalah kita adakan pertemuan dengan para kiai, mereka kita ajak bicara, baiknya bagaimana,” katanya.

Menurut dia, pandemi ini justru menjadi pengingat pada kebiasaan-kebiasaan yang dahulu banyak ditinggalkan.

Gus Mus menyebut saat ini pengurus pondok pesantren dan umara bisa bersilaturahim melalui daring.

“Bisa daring dan menghadirkan banyak kiai untuk berbicara, dan nanti santri-santri yang mengatur teknisnya. Pesantren dan umara bisa bersilaturahmi, demikian nanti budaya rembukan dan musyawarah yang sering ditinggalkan bisa kita kembalikan di era ‘new normal’ ini,” ujarnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mendukung usulan agar para kiai dan ulama bisa menggelar pertemuan-pertemuan.Dirinya bahkan siap untuk berkeliling ke enam eks-keresidenan di Jateng atau titik-titik tertentu sebagai ikhtiar untuk berkomunikasi, bertanya, dan mendengar, dengan cara dan perlakuan yang mungkin berbeda.

“Apa yang disampaikan Gus Mus tadi mesti kita tindak lanjuti, musyawarah, kita jalan, kita berjalan. Nanti kita keliling kemudian mencatat dan memetakan sehingga potensi rawan dapat diketahui dan bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Ganjar menyampaikan apabila memang ada ponpes yang mesti didukung, baik secara teknis maupun material, maka pemerintah menyiapkan jaring pengaman khusus.

“Kalaulah ada ponpes yang musti kita ‘back up’ untuk melakukan tindakan mengganti dari yang sifatnya tatap muka menjadi daring. Kalau ada yang harus dibantu secara material, saya sampaikan ke pemerintah pusat bahwa daerah harus menyiapkan,” ujarnya.(LIA-ANT)