Bangga Indonesia, Surabaya – Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya tetap fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak melakukan kegiatan yang secara tidak langsung memanfaatkan APBD untuk mendukung salah satu kandidat Pilkada Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Selasa, mengatakan OPD Pemkot Surabaya untuk fokus pada pelayanan masyarakat dan target-target kinerja karena posisi penyerapan anggaran masih rendah pada November 2020 belum mencapai 65 persen.
“Kami minta kepada para pimpinan perangkat daerah di Pemkot Surabaya fokus kepada pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja apalagi pada masa pandemi ini. Tidak ikut terlibat pada dinamika politik, jaga netralitas,” katanya.
Ia juga menyoroti kegiatan Dinas Kesehatan Surabaya yang mengirim surat pemberitahuan kepada kepala puskesmas se-Surabaya untuk mengambil piagam penghargaan yang diberikan kepada kader-kader kesehatan seperti Posyandu, bumantik oleh Wali Kota Surabaya.
Menurut dia, apa yang dilakukan Kepala Dinkes Surabaya ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Ia mengaku menerima keluhan dari salah satu pensiunan kepala puskesmas di Surabaya terkait pemberian penghargaan kepada kader kesehatan tersebut.
Menurut Reni, sebenarnya penghargaan itu bagus untuk kader kesehatan yang selama ini sangat membatu warga Surabaya. Namun yang dimasalahkan pada saat menjelang coblosan Pilkada Surabaya.
“Kenapa tidak dulu sebelum pilkada atau nanti pasca-pilkada. Apalagi jabatan wali kota sampai Febuari,” katanya.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 01 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 02 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo. (man)
