Bangga Indonesia, London – Perusahaan-perusahaan internasional yang ingin berpartisipasi dalam peluang investasi pemerintah Arab Saudi “harus membuat pilihan” dan mendirikan kantor pusat regional di kerajaan pada 2024 atau mereka tidak akan memenangkan kontrak pemerintah, menteri keuangan Arab Saudi mengatakan kepada Reuters pada Senin (15/2).
Arab Saudi, ekonomi terbesar di kawasan dan pengekspor minyak terbesar di dunia, berencana untuk menghentikan kontrak dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga komersial yang kantor pusat regionalnya tidak berlokasi di kerajaan dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk mendorong perusahaan asing membuka kehadiran permanen di dalam negeri yang akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan lokal.
Namun, mereka bebas untuk bekerja dengan sektor swasta.
“Jika sebuah perusahaan menolak untuk memindahkan markas mereka ke Arab Saudi, itu benar-benar hak mereka dan mereka akan terus memiliki kebebasan untuk bekerja dengan sektor swasta di Arab Saudi,” kata Mohammed al-Jadaan melalui telepon. “Tapi selama itu terkait dengan kontrak pemerintah, mereka harus punya kantor pusat regional di sini.”
Dia menambahkan bahwa beberapa sektor akan dibebaskan dari keputusan tersebut, dan regulasi rinci akan dikeluarkan sebelum akhir 2021.
“Arab Saudi memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan ini, sementara pangsa kantor pusat regional kami tidak berarti, kurang dari lima persen saat ini. Bisa dibayangkan apa arti keputusan ini dari segi FDI (investasi asing langsung), transfer ilmu dan penciptaan lapangan kerja,” kata Jadaan.
Penguasa de-facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammad bin Salman, telah berjanji untuk membuka kerajaan dan memperkuat ekonominya di bawah strategi reformasi ambisius yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pemuda Saudi.
Perusahaan asing selama bertahun-tahun menggunakan negara tetangga Uni Emirat Arab sebagai batu loncatan untuk operasi regional mereka, termasuk untuk Arab Saudi.
Jadaan mengatakan lingkungan bisnis saat ini memiliki ruang untuk perbaikan dan bahwa pemerintah akan menyelesaikan reformasi peradilan dan peraturan serta meningkatkan kualitas hidup sehingga perusahaan dan masyarakat merasa nyaman pindah ke Riyadh.
Di saat yang sama, ia menekankan bahwa Dubai sebagai pusat bisnis regional utama memiliki keunggulan kompetitifnya sendiri. “Kami akan terus saling melengkapi dan memiliki persaingan yang sehat,” ujarnya.( Ant )
