Bangga Indonesia, Jakarta – Ketua MUI Miftachul Akhyar akhirnya angkat bicara. Ia meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan dan sebenar-benarnya tentang peristiwa yang dialmi Laskar FPI (Front Pembela Islam).
Insiden bersenjata antara laskar FPI dengan tim penyidik Polda Metro Jaya di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (07/12/2020) dini hari itu, telah menyita perhatian public. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Sang Ketua yang karib disapa Kiyai Miftah ini, dalam salah satu poin taklimatnya, meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan dan sebenar-benarnya informasi terkait peristiwa antara laskar FPI dengan tim penyidik kepolisian.
“Kami endorong semua pihak agar mengedepankan proses hukum secara konsisten dan konsekuen,” kata Kiyai Miftah dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Selain itu, dia juga mendorong semua pihak agar dalam menyelesaikan suatu masalah dilakukan dengan mencari akar masalahnya, serta mengedepankan musyawarah, silaturahim, dan saling komunikasi yang baik. “Sehingga peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi di Indonesia,” ujarnya.
Terkait peristiwa tersebut, Kiyai meminta masyarakat tetap tenang dan terus melakukan tabayun terhadap semua informasi, serta tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.
Ia berharap semua pihak menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan saling curiga dalam menyelesaikan masalah.
Dalam kesempatan ini Kiyai Miftah menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. “Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan keluarga korban diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah tersebut,” kata dia.
Tim Independen
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menaruh perhatian terhadap kasus ini dan mendesak kepada pemerintah agar segera membentuk tim independen yang ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut.
Pembentukan tim independen dinilai penting untuk mengurasi kejadian sebenarnya dari peristiwa itu, setelah adanya perbedaan keterangan dari pihak FPI dengan polisi.
“Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melalui kanal YouTube Muhammadiyah, Selasa (08/12/2020).
Tak hanya Muhammadiyah, desakan agar pemerintah segera membentuk tim independen guna mengusut kasus ini juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga nasional, di antaranya LBH Jakarta, KontraS, Amnesty International Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, hingga LBH Pers. (berbagai sumber)
