Bangga Indonesia, Jakarta – Komisi IV DPR RI menolak kebijakan impor beras sebesar satu juta ton dan meminta pemerintah melalui Perum Bulog untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.
“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Jakarta, Senin.
Importasi beras sebesar satu juta ton mendapat banyak penolakan dari sejumlah anggota DPR karena dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia. Hal itu dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA, dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Budi Waseso mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.
Budi Waseso menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
Bulog mengaku kesulitan untuk menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton dengan sebagian di antaranya telah mengalami turun mutu.
Oleh karena itu Komisi IV DPR RI juga meminta kepada pemerintah agar memberikan kewenangan yang seimbang antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran pada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional.
“Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan untuk melanjutkan penugasan kepada Perum Bulog mengenai pengelolaan CBP dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen dan penugasan untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 dalam rangka ketahanan pangan nasional dengan demikian terjadi perputaran stok beras dalam Perum Bulog,” kata Hasan.
Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional. (ant)
