Bangga Indonesia, Lamongan, Jatim – Pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong harga gabah di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp4.200 per kilogram atau lebih di atasnya, dengan meminta Bulog beserta pengelola lumbung/penggilingan (Perpadi) melakukan penyerapan maksimal.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Lamongan, Senin, mengatakan upaya penyerapan gabah itu untuk menjaga harga jual gabah agar tidak anjlok, seperti terjadi di sejumlah tempat, yaitu di Desa Bringin, Kediri dengan harga jual gabah kering menjadi Rp3.500 per kilogram atau lebih rendah dari pada harga HPP.
Selain itu, Pemkab Lamongan selalu berkoordinasi dengan Tim Monitoring Serap Gabah Kementerian Pertanian agar Bulog beserta Perpadi mengoptimalkan penyerapan gabah /beras di tingkat petani terus dilakukan.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Lamongan untuk mengecek langsung beberapa kelompok tani untuk melihat stok dan kestabilan harga. Tujuannya sebagai upaya menekan harga bahan pokok menjelang Ramadan 2021.
“Masyarakat harus merasa aman, bahwa sembako aman stoknya dan harganya stabil. Bahkan harga beras relatif menurun,” kata Khofifah menegaskan.
Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu menjelaskan kunjungan ke Lamongan karena wilayah itu adalah penghasil beras terbesar di Jatim, sebab pada tahun 2020 produksi padi Lamongan sebesar 1.173 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 753 ton beras, sehingga tahun 2020 lalu, Lamongan surplus beras sebesar 564 ton.
“Lamongan produksi tertinggi dari gabah dan beras di Jatim. Oleh karena itu kami akan mengkoordinasikan untuk bisa membantu penyerapan di luar dari pada Bulog. Jadi Pemprov bersama Baznas Jarim mulai hari ini akan menyerap beras yang di penggilingan-penggilingan terutama milik Gapoktan supaya harga segera stabil,” tuturnya.
Di awal musim panen akhir Pebruari hingga minggu kedua Maret, harga jual gabah di Kabupaten Lamongan sempat mengalami koreksi dari HPP yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap rendemen.
Selain itu adanya wacana impor beras oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga ikut mempengaruhi harga di tingkat petani.(ant)
