Pendidikan Vokasi Bukan Menjadi Pekerja
Sri Endah Lestari S.Pd
Bisnis.com, Jakarta – Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim berharap lima tahun mendatang Sekolah Menengah Kejuruan banyak diminati oleh masyarakat. Untuk itu, ribuan kepala sekolah dan guru SMK diimbau agar segera mempersiapkan diri dalam meningkatkan pernikahan dengan dunia usaha dan dunia industri ( dudi ).
Bahkan menurut Nadiem Makarim, kepala sekolah harus seperti CEO perusahaan. Harus bisa mengelola sekolahnya dalam mencari dan mengembangkan peluang kerja sama dengan industri dan dunia kerja. Guru-guru dan instruktur harus mau berlatih dan meningkatkan kompetensinya agar terus relevan dengan kompetensi yang digunakan dan dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja. Sehingga untuk mewujudkan hal ini, Ditjen Pendidikan Vokasi memiliki paket pernikahan masal yang harus diterapkan di seluruh SMK.
Ditengah pandemi covid 19, dunia pendidikan kita banyak menghadapi berbagai masalah generasi, dari mulai minuman keras, semakin rendah minat belajar, free sex, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sekolah Vokasi atau SMK ( Sekolah Menengah kejuruan ) memang dibentuk dalam rangka untuk siap kerja, tetapi bukan menjadi solusi kenakalan remaja dan prilaku pelajar yang jauh dari Islam. Sehingga menjadi pertanyaan, dengan diluncurkannya kebijakkan kawin masal sekolah dan industry, benarkah kebijakkan ini menjadi solusi ?
Dengan maraknya pergaulan bebas, generasi peminum, rendah motivasi belajar, tentu problem ini tidak terselesaikan dalam program kawin masal sekolah dan industri. Karena program kawin masal sekolah dan industri ini hanya menjadi solusi agar siswa SMK untuk siap kerja. Dan perlu dicatat disini, bahwa tujuan pendidikan vokasi adalah membangun kualitas SDM yang mampu menghadapai era industry 4.0. Melihat dari tujuan pendidikan vokasi ini perlu kita kritisi, karena belum menjadi paket komplit solusi problem generasi. Semestinya kebijakkan pendidikan harus menjadi solusi semua problem pendidikan dan generasi, bukan hanya solusi dunia kerja lulusan SMK saja.
Menteri Pendidikan dan kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku setahun masa pemerintahan presiden jokowi dan wakil presiden Ma’ruf Amin menjadikan bukti bahwa SMK itu bisa dan hebat. Dalam setahun ini , ada lebih dari 272 ribu kerja sama sudah terjalin antar SMK dengan dunia usaha dan industri. “ ada juga lebih dari 160 ribu industri dan 87 bidang usaha yang menjadi mitra SMK,” ungkap Nadiem melansir laman vokasi kemdikbud, minggu 9 1/11/2020 ) (1/11/2020)
Apakah benar bahwa lulusan SMK benar-benar terserap dan kompeten dalam dunia kerja ? Menurut Kepala badan perencanaan dan pengembangan ( KaBaRenBang ) Kemnaker Tri Retno Isnaning menyampaikan bahwa tingkat penggangguran terbuka di Indonesia sebesar 8,49 %. TPT-nya ada yang paling tinggi adalah pada level smk. Ini juga suatu permasalahan khusus di mana SMK ternyata malah menduduki peringkat yang paling tinggi untuk TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka ) di Indonesia., “ kata beliau dalam webinar yang disiarkan di saluran You Tube kementrian Ketenagakerjaan, Selasa ( 14/7/2020). ( detikfinance, 14 Juli 2020 )
Dari data ini, berarti gaung sekolah vokasi siap kerja bisa masih perlu ditanyakan keberhasilannya. Ditambah lagi problem mendasar sekolah vokasi adalah sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pada sistem pendidikan vokasi sekular. Kurikulumnya bukan berdasar pada asas aqidah Islam. Hal yang pasti ketika sistem pendidikannya sekular maka kurikulum nya disusun tentu bukan unntuk kepentingan Umat Islam, tetapi untuk kepentingan pembawa sistem sekular, yaitu negara kapitalis. Sehingga nampak jelas kurikulum yang disusun juga mengikuti kepentingan kapitalis, salah satunya program kawin masal sekolah dan industri. Sebagai bukti, misalkan ada sekolah yang bekerjasama dengan Dupont Perancis, sekolah harus menyediakan lahan, tenaga kerja gratis dari siswa dan guru, sarpras dari sekolah. Sedang pihak perusahaan hanya menyediakan bibitnya, ketika panen perusahaan yang membeli semuanya dengan ketentuan bagi hasil sesuai MoU yang dibuat.
Dengan sistem kerjasama seperti itu nampak adanya penjajahan Sumber Daya manusia. Dimana perusahaan mendapatkan pekerja gratis dengan kebijakkan pendidikan sekular kapitalis ini. Mereka juga membajak tujuan pendidikan dalam Islam yaitu untuk membentuk kepribadian Islam, para ahli dan ulama menjadi para pekerja murah dan rendah.
Tidak hanya itu, biaya pendidikan SMK termasuk katogori tinggi karena mengharuskan banyak praktek. Demikian juga ujian praktek akhir sekolah ( Uji kompetensi ) berbiaya tinggi pula. Tentunya ini akan semakin bermasalah ketika sekolah berbiaya mahal, kemudian mereka lulus susah mencari pekerjaan. Lulusan SMK masih dipandang belum siap memasuki dunia kerja. Pun, dengan program kawin masal sekolah dan industri ini penyerapan tenaga kerja juga masih jauh dari target.
Bagaimana Islam memandang pendidikan Vokasi ? Kurikulum pendidikan Vokasi seharusnya disusun berdasarkan asas aqidah Islam dan tujuannya membekali lulusannya dengan keterampilan dan teknik yang dibutuhkan masyarakat. Selain anak-anak dibimbing untuk menjadi anak sholih, yang berkepribadian Islam, sistem pendidikan Islam di cetak calon pemimpin peradapan, bukan seperti sistem pendidikan sekular yang mana SMK dicetak untuk siap menjadi pekerja semata yang mengikuti arahan korporat yang selama ini menciptakan pasar untuk mendistribusikan produk-produknya.
Tujuan pendidikan vokasi Islam ini , tentu akan terwujud ketika system politik pemerintahan, ekonomi, dan pendidikannya berdasar pada Islam. Dimana negara ini tidak akan membiarkan sekelompok orang mengambil keuntungan dari dunia pendidikan yang merupakan kewajiban negara mencerdaskan rakyat. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan akan menjadi sumber pembiayaan yang tangguh dalam pendidikan. Sistem politik dan pemerintahan Islam yang diterapkan akan menjalankan kebijakan yang berdasar kemaslahan umat, ketinggian peradapan manusia di seluruh dunia baik muslim ataupun non muslim. Ketika adanya perkembangan teknologi yang canggih karena kemajuan ilmu pengetahuan, maka akan tetap berdasar kepada bagaimana syariah Islam memandang halal-haramnya, bukan cuma manfaat dunia, apalagi manfaaat hanya segelintir pengusaha. Dengan demikian, sistem pendidikan vokasi ini harus dilaksanakan berdasarkan asas aqidah Islam yang diterapkan oleh Negara yang menerapkan Islam kaffah.
Penulis adalah guru SMKS di Jember dan ketua Komunitas Guru Muslimah Inspiratif Jember
