Bangga Indonesia, Jakarta – Langkah Universitas Krisnadwipayana (Unkris) kian kongkrit. Di saat pandemi COVID-19 masih menghantui perkuliahan tatap muka, kampus yang bertekad menjadi perguruan tinggi Unggulan 2025 ini terus berinovasi. Salah satunya merangkul Wellbeing Institute (WI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI (KDN) mengegolkan program “Wellbeing Methodology untuk Riset Publik”.
Program tersebut sudah dikemas dalam bentuk buku dan Senin (17/05/2021) digodok dalam diskusi khusus pada pertemuan “Golden Triangle” (segitiga emas) di Kantor Badan Penelitiandan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132, Senen, JakartaPusat. Diskusi yang tetap menaati protokol kesehatan ini berlangsung gayeng dan sangat humanis.
Hari itu, adalah bertepatan dengan hari pertama Kepala BPP KDN , Dr A. Fatoni yang didampingi Sekretaris BPP, Dr Kurniasih mengawali tugasnya paska libur Idul Fitri 1442 H. Tak heran jika kehadiran Rektor Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Dr Ir Ayub Muktiono M.Sip, CIQaR dan Direktur Eksekutif Wellbeing Institute (WI) Dr Jadi Suriadi menjadi istimewa.
Dr Jadi Suriadi yang mewakili enam penulis buku berjudul “Riset Publik Model Wellbeing Methodology” menjelaskan tentang Riset Publik yang dimaknai sederhana. Yaitu sebagai riset yang objek kajiannya diidentifikasi berorintasi pada kemaslahatan ummat.
“Dimana subjek penilaiannya adalah masyarakat. Secara umum rancangan riset publik adalah model inklusivitas sebuah riset. Melibatkan sebesar-besarnya peran dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Mungkinkah hal itu dilakukan? Buku tersebut memberi saripati uraian sebagai berikut:
- Era IT, memaksa digitalisasi merasuki seluruh aspek kehidupan, termasuk kegiatan riset publik, dengan fokus data primer dari masyarakat. Responden banyak sekali, tidak lagi sampling tapi sudah bergerak ke purposive population. Sebagaimana dilakukan KPU pada Pilkada atau Pilpres, semua orang yang berhak harus mendapatkan akses untuk menilai. Kecuali yang tidak mau dan tidak mampu.
- Sistem demokrasi di Indonesia, dengan penguatan Civil Society. Masyarakat memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk aktif berperan dan berpartisipasi dalam isu publik. Mengisi instrumen survei riset publik yang berfokus kepada perbaikan ukuran “Indeks Kemaslahatan Publik” (IKP) merupakan bagian hak dan kewajiban masyarakat. Korelasi logisnya, riset publik harus dilakukan masyarakat dengan baik dan benar. Sebab, hal ini turut membangun budaya civil–society, yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Model Wellbeing Methodology membangun persepsi, membuka ruang partisipasi public dan tingkat penerimaan publik (akseptabilitas) dalam berinteraksi dan saling mengedukasi (people to people education).
- Esensi Industry 0 dan Society 5.0 akan berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk riset publik.
- Riset Publik dengan Wellbeing Methodology (WM) menawarkan konsep sistem online, data diolah oleh sistem komputasiawan (cloudcomputing), cukup diunduh dari web, sehingga diusunglah slogan: mudah, murah, praktis, cepat namun valid dan reliabel.
Lantas, apa reaksi Kepala BPP KDN? Kuriositas atau keingintahuan Dr A Fatoni Nampak pada pertanyaannya yang kritis. “Apakah Riset Publik Model WM ini memenuhi kualifikasi kajian ilmiah? Siapa pula yang telah memanfaatkannya?” tanyanya.
Pihak penulis memang sulit menjelaskannya. Namun konsep WM ini sudah dipelajari WI sejak 2011. Secara konsisten terus dikembangkan hingga saat ini. Beberapa studi doktoral (S-3) dan magister (S-2) telah mengaplikasikannya secara terbatas.
Mengapa harus membangun sinergi dengan BPP KDN? Secara konseptual, materi Riset Publik telah menjadi agenda kerjasama antara Unkris dengan WI sejak 2017 melalui Kegiatan Riset Publik – Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPRST) di Kota Bekasi.
Harapannya, kelak WM dapat diterapkan kepada seluruh Pemerintahan Daerah. Terutama untuk menggali isu-isu krusial seperti Indeks Literasi Investasi Daerah, Indeks Literasi Pangan di masa Pandemi COVID-19, Indeks Demokrasi Daerah, Indeks Literasi Gizi Anak dan Isu Stunting, dan berbagai isu publik lainnya.
Dalam siaran persnya, Tim Media dan Publikasi BPP KDN menyebut pertemuan “Segitiga Emas” itu telah terbangun kesepahaman. Kepala BPP akan mempelajarinya dengan seksama bersama para pejabat dan peneliti.
Selain itu, disepakati melakukan kerjasama riset publik yang bersifat pengabdian (non-commercial) dengan fokus pemerintahan daerah dan ditindaklanjuti melalui penandatanganan NotaKesepahaman (MoU) antara BPP KDN dengan Universitas Krisnadwipaya dan Wellbeing Institute.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan buku kepada Kepala BPP KDN yang berjudul “Riset Publik Model Wellbeing Methodology yang diterbitkan pertama kali April 2021 (Cetakan 1) disertai dokumentasi foto bersama. Rektor Unkris dan Direktur WI sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas penerimaan dan sambutan hangat Kepala BPP KDN beserta staf.
‘Ini sebuah sambutan yang merefleksikan sikap persahabatan sekaligus challenging terhadap hal ihwal baru dalam dinamika pengetahuan, terutama mendorong Riset Publik untuk kemaslahatan ummat manusia,” cetus Ketua LPKK (Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan) Unkris Dr Susetya Herawati ST. M.Si. (aba)
