Ia menyarankan agar diberlakukan kembali sistem work from office (WFO) atau bekerja di kantor dan work from home (WFH) atau bekerja di rumah.
“Untuk swasta atau instansi non-pemkot bersifat imbauan. Untuk instansi Pemkot Surabaya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya bisa membuat kebijakan yang mengatur,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/3) malam.
Sedangkan untuk warga yang baru saja mudik, kata dia, Pemkot Surabaya bisa melayani tes usap di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Surabaya sebagaimana aturan yang sudah dibuat dan pendaftaran sebaiknya bisa dilayani secara daring.
“Skrining kesehatan melalui laman lawancovid19.surabaya.go.id agar kembali disosialisasikan dan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut dia, sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan perlu terus diperkuat agar benar-benar menjadi kebiasaan baru dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
Selain itu, kata Reni Astuti, Kampung Tangguh perlu direvitalisasi dengan dukungan dan pendampingan dari pemkot.
Hal sama juga dikatakan Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.
Ia mengatakan secara aturan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mudik pada saat libur Tahun Baru.
Namun, lanjut dia, jika ada terpaksa harus mudik baik ASN maupun swasta maka sepulangnya harus memperhatikan kondisi yang dialaminya misalnya demam dan batuk yang mengarah tanda-tanda suspect COVID.
“Guna preventif dan promotif bagi dirinya sendiri dan lingkungan ada baiknya memastikan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan swab di Labkesda atau di puskesmas terdekat,” demikian Khusnus Khotimah.
