Bangga Indonesia, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali mendapatkan bantuan benih tanaman padi untuk lahan seluas 1.525 hektare dari pemerintah pusat untuk petani yang lahan sawahnya puso akibat banjir.
“Bantuan bibit tanaman padi seluas 1.525 hektare ini merupakan tahap kedua, setelah tahap pertama juga mendapatkan bantuan untuk lahan seluas 1.886 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Catur Sulistyanto di Kudus, Senin.
Ia mengakui pada pengajuan bantuan bibit tanaman padi tahap pertama memang belum menyeluruh, karena tanaman padi yang terdampak cukup banyak sehingga pengajuannya juga bertahap.
Pendistribusian benih tanaman padi dari pusat tersebut, sudah dilakukan sejak awal Februari 2021 hingga awal Maret 2021.
Kalaupun masih ada lahan sawah yang tergenang banjir dan belum bisa ditanami, Dinas Pertanian Kudus akan menjadwalkan ulang penyerahan bibitnya hingga mereka siap menanam kembali.
Sementara bantuan tahap kedua, sudah mulai didistribusikan ke beberapa desa seperti Desa Larikrejo, Lambangan, Undaan Tengah, Hadiwarno dan Golantepus dengan luas areal masing-masing bervariasi.
Dampak banjir yang melanda ribuan hektare areal persawahan di Kabupaten Kudus, mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp20-an miliar karena banyak yang mau panen.
Untuk meminimalkan kerugian akibat banjir maupun hama, petani kembali diingatkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang memberikan jaminan atas lahan garapan petani ketika dilanda banjir atau serangan hama.
Sebelum terjadi banjir, Dinas Pertanian dan Pangan Kudus juga sudah mengajak petani untuk mengikuti program tersebut, namun tidak banyak mendapatkan respons hingga akhirnya banyak petani yang gagal panen.
Padahal, biaya preminya disubsidi pemerintah sehingga premi yang harus dibayarkan petani cukup murah, sebesar Rp36.000 atau 20 persen dari nilai premi normal sebesar Rp180.000 per hektare per musim tanam karena disubsidi Rp144.000.
Bahkan ada program AUTP yang bebas biaya premi karena ditanggung Pemprov Jateng, namun alokasinya terbatas di daerah rawan bencana banjir.(ant)
