Bangga Indonesia, Surabaya – DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna membahas surat kemendagri dan gubernur Jatim tentang usulan pemberhentian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang baru dilantik sebagai Menteri Sosial RI oleh Presiden Jokowi, Senin (28/12/2020) lalu.
Selain itu, dewan mengusulkan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjadi wali kota definitif. Jadi, bukan sekadar pelaksana tugas (plt) meski masa jabatan wali kota pengganti Risma hanya sampai pertengahan Februari 2021.
“Kami memberikan respon yang cepat kepada surat kawat kemendagri yang dikirimkan kepada DPRD Surabaya. Kami hari ini melakukan rapat pimpinan DPRD dan badan musyawarah untuk membahas surat dari kemendagri. Berikutnya kami akan kirimkan surat ke mendagri melalui gubernur Jatim,” kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, seperti dilansir jawapos.com, Selasa (29/12/2020).
Adi menambahkan, pihaknya telah mengusulkan kepada kemendagri agar Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai wali kota Surabaya definitif. Menurut dia, yang berhak memberikan keputusan adalah Mendagri Tito Karnavian. “DPRD hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan saja Mas Whisnu sebagai wali kota Surabaya secara definitif,” katanya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, pemberhentian Wali Kota Risma dan pengangkatan dirinya sebagai plt wali kota merupakan tahapan yang harus dilakukan. “Makanya, saya salut sekali dengan dewan yang sangat responsif. Hanya dalam waktu satu hari kerja sudah bisa menggelar paripurna,” katanya.
Terkait usulan agar dirinya diangkat sebagai wali kota, Whisnu mengaku hanya soal formalitas. Namun, surat dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah jelas dan sesuai UU dirinya harus melaksanakan tugas-tugas wali kota. “Dan itu sudah kita lakukan. Di antaranya, koodinasi dengan para OPD terkait penanganan pandemi jelang tahun baru dan pasca libur panjang. Kita lakukan pengamanan yang melibatkan unsur forkompinda. Saya sudah sowani,” tambahnya.
Meski hanya dua bulan memimpin Kota Surabaya, pria yang akrab disapa WS itu menegaskan bahwa jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. “Alhamdulillah, kami di Pemkot Surabaya terus berkoordinasi dengan DPRD supaya bersama-sama bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang paling penting,” katanya.
Menurut WS, ke depan pemkot akan lebih responsif atas usulan-usulan DPRD Surabaya sebagai timbal baliknya. Pihaknya tetap akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan Wali Kota Risma selama dua bulan sisa masa kerja.
“APBD evaluasi gubernur juga sudah. Jadi, ibaratnya saya tinggal menjalankan yang terbaik buat Kota Surabaya. Apa pun itu, jangan sampai terbengkalai hanya karena pergantian dalam waktu sebentar saja,” pungkasnya. (jp/zal)
